fiskeu

eproposal

statistik

harga

Info Lelang & Pengadaan

LAKIP

 

Berau, Kabupaten Pertama Sosialisasi Kepdirjenbun tentang Pedoman Penerbitan STD-B

 Februari 2018, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/PI. 400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. Pedoman ini melengkapi mekanisme STD-B sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

 Sebagai aturan baru, tentu saja butuh sosialisasi dan penjelasan yang lebih teknis ke level pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk wilayah kabupaten/kota di Indonesia, Berau adalah kabupaten pertama yang disosialisasi oleh Dirjenbun terkait keputusan ini. Sosialisasi ini atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan dengan di dukung oleh Yayasan Javlec Indonesia dan GIZ-Low emission palm oil development.

 Sosialisasi dan Inisiasi Pembentukan Tim STD-B Kabupaten Berau ini dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, H. Muharram. Hadir sebagai nara sumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan, PrasetyoDjati, Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan. Sedang tim Dinas Perkebunan Berau sebagai tuan rumah dipimpin oleh Sekretaris Disbun, Hj. Dahniar Ratnawati, dan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, H. Kujang.

 

 Dalam laporannya, Sekretaris Disbun yang mewakili Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan bahwa sawit adalah sector ekonomi penting yang menopang perekonomian Kabupaten Berau. Dalam statistik perkebunan Berau,sampai akhir tahun 2017 total luas perkebunan di Berau seluas 137.694,4 ha, dan kebun rakyat (kebun mandiri dan plasma) seluas 45.009,08 ha. Sedang yang murni dikelola secara mandiri oleh petani seluas28.760,18 ha. Selain sawit, ada 4 komoditas perkebunan unggulan lain yang dikembangkan di Berau, yakni kelapa dalam, karet, lada, dan kakao.

 

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi Kepdirjenbun Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan STD-B, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait di Kabupaten Berau, dan melakukan langkah - langkah yang terencana untuk menindak lanjuti aturan baru ini, sehingga usulan-usulan terkait STD-B yang tertunda maupun yang akan didaftarkan dapat langsung ditindak lanjuti.

 

 

 

Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Berau menekankan pentingnya pengembangan dan pemajuan sektor perkebunan dan pertanian di Kabupaten Berau dimulai dengan pendataan kebun sawit mandiri secara komprehensif, dan harapannya pendataan ini juga berbuah peningkatan kesejahteraan bagi para petani tersebut. Di sisi lain, pendataan komoditas lain juga penting dilakukan agar peningkatan kesejahteraan bias menyentuh dan dicicipi oleh semua lapisan dan kalangan masyarakat Berau, khususnya para petani.

 

Dalam paparannya, Prasetyo Djati dari Dirjenbun menyampaikan bahwa sebenarnya landasan hukum bagi pelaksanaan pendataan STD-B sudah diatur dalam Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Namun, Permentan ini belum menyediakan langkah teknis dan praktis menuju pada terpenuhinya format pendaftaran yang tercantum dalam lampiran I, dan oleh pemerintah daerah dijalankan secara berbeda-beda. Sehingga, dibutuhkan panduan teknis untuk mengatasi banyaknya prosedur yang dijalankan oleh berbagai pemerintah daerah tersebut.

 

Paling tidak ada 5 tahapan teknis yang merupakan ruang lingkup dari Kepdirjenbun ini, yaitu: sosialisasi dan persiapan, pendataan, verifikasi, pemeriksaan lapangan dan pemetaan, baru kemudian penerbitan STD-B.Untuk melaksanakan hal ini, ada 2 tim yang dibutuhkanya itu tim pendataan yang ada di tingkat kampung/desa dan tim verifikasi data lintas sektoral, yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh dinas/instansi yang melaksanakan urusan perkebunan di kabupaten/kota tersebut.

 

Pada sesi diskusi dan tanya-jawab, ada beberapa orang peserta, khususnya para kepala kampung yang menanyakan urgensi dan manfaat STD-B bagi para petani. Prasetyo Djati menyampaikan bahwa manfaat langsung yang bias didapatkan para petani dari STD-B ini adalah ketika ada bantuan pendanaan dari APBN/APBD dan sumber pendanaan lainnya, atau bahkan yang melalui mekanisme perbankan, maka syaratnya antara lain harus memiliki STD-B. Selain itu, STD-B ini juga berguna untuk keperluan sertifikasi kelompok Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/ISPO atau penanaman kembali kelapa sawit dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bias digunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk memproses perolehan sertifikasi perkebunan berkelanjutan; merupakan data pendukung kelengkapan statistic perkebunan; serta STD-B ini juga merupakan bahan untuk penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria Kementerian Pertanian.

 

 

 

Sebagai rekomendasi dari kegiatan ini, Disbun Berau akan segera menindak lanjuti dan mengkoordinasikan pembentukan tim pendataan dan timverifikasi lintas sektoral di KabupatenBerau, agar  tim ini bias segera melaksanakan tugaspendataan dan pendaftaran STD-B, mengingat luasnya kebun rakyat di Kabupaten Berau yang perlu untuk di data.

 

Sosialisasi ini berlangsung sehari penuh, Selasa, 13 November 2018 mulai pukul 09.00-17.00 WITA di Hotel Grand Parama, TanjungRedeb, Berau.