penghargaan

fiskeu

eproposal

statistik

harga

Info Lelang & Pengadaan

LAKIP

 

tepra_bpn

 

 

BALIKPAPAN – Dalam upaya meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam mengimplementasikan TEPRA, Bappeda Kabupaten Berau menggelar Workshop Tata Cara Pelaporan Realisasi Pembangunan dengan Sistem TEPRA Tahun Angggaran 2016 yang bekerjasama dengan IKITAS (Inkubator Teknologi berbasis Komunitas) yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah

 

       Kegiatan yang digelar empat hari (11-14 April) itu diikuti setidaknya 200 peserta terdiri dari PPTK dan Operator yang bertanggung jawab membuat laporan TEPRA setiap bulan dari setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Berau

 

    Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Peserta selama Workshop berlangsung adalah sebagai berikut :

  1. Menyiapkan dokumen dan data yang dipelukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan realisasi program          pemerintah serta menyampaikan segala data dan dokumen yang diperlukan aplikasi TEPRA;
  2. Mengidentifikasi Data Teknis SKPD Masing -masing serta Input data Teknis SKPD guna Pelaksanaan Pelaporan         Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2016 setiap bulannya;
  3. Mengevaluasi laporan pelaksanaan TEPRA Kabupaten Berau Tahun 2015.

 

            Pada kesempatan ini Dinas Perkebunan kab. Berau diwakili oleh Pandef Rudianto,S.Kom selaku Operator TEPRA dari Subbag Penyusunan Program.

 

            Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan tersebut diisi oleh Narasumber dari Tim IKITAS serta Narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

 

            Adapun materi yang disampaikan oleh Narasumber tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

 

            Sesi I   : Pengembangan E-Government Kabupaten Berau

            Kesimpulannya pemberlakuan Standarisasi Infrastruktur Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah antar lingkungan Government to Government (G2G), Government to Community (G2C), Government to Business (G2B) sehingga Pemerintah Pusat sebagai pengambil kebijakan dapat memperoleh data dan Informasi yang efisien sebagai sumber pengambilan Kebijakan. Yang Bertujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara.

 

             Sesi II  : Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pusat Sampai Daerah Tahun 2016

 

            Kesimpulannya Presiden menerbitkan INPRES No. 1 Tahun 2015 : Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP yang dilanjutkan Kepres No 20 Tahun 2015 : Tentang Pembentukan Tim TEPRA Pusat.

Lalu di lanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Nomor 005/4145/TUUA/BAPP/2015 Tanggal 22 Juli 2015 : Mengintruksikan kepada Bupati/walikota se – Kalimantan Timur untuk melaksanakan sistem monitoring evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPTA)

Surat Nomor 005/6389/TUUA/Bapp/2015, Tanggal 05 November 2015 : Mengoptimalkan dan mensinergikan Kinerja Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten/Kota.

 

            Sesi III : Pelaporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pusat Sampai Daerah Tahun 2016

            Kesimpulannya Perlunya Laporan TEPRA dari daerah sebagai syarat turunnya Anggaran dari Pusat ke daerah.

 

 

            Pada kesempatan ini pula dievaluasi SKPD mana saja yang belum melakukan pelaporan TEPRA setiap bulan di Tahun 2015, dan Dinas Perkebunan Kab. Berau termasuk dalam SKPD yang rutin menyampaikan laporan TEPRAnya dan mendapat apresiasi dari Tim Bappeda Kab. Berau.(pdf)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter