penghargaan

fiskeu

eproposal

statistik

harga

Info Lelang & Pengadaan

LAKIP

 

Tumbit Dayak (19/08/2015), Dalam rangka pengendalian peredaran bibit sawit illegal atau non setifikat di ruang lingkup petani pekebun sawit se-Kabupaten Berau khususnya pada Kampung Tumbit Dayak, maka oleh Jajaran Seksi Bahan Tanaman Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang bekerjasama dengan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Penggunaan Bibit Sawit Bersertifikat di Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari tanggal 18 – 19 Agustus 2015 bertempat di rumah Ambo Arsyad selaku ketua kelompok Tani Harapan Jaya Kampung Tumbit Dayak dengan melibatkan 50 petani pekebun sawit Kampung Tumbit Dayak. Sosialisasi ini menghadirkan 2 orang narasumber, mereka adalah Agus Suparman berasal dari jajaran UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Donny Manoeroe SP., berasal dari kepala UPTD Pengembangan Benih dan Penanganan Pasca Panen Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang dikoordinasiakan oleh Kepala Seksi Bahan Tanaman Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yakni Nani Hendriyanti Syarief, SP.,

Dalam paparan narasumber Agus Suparman, beliau menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman dasar bibit illegal perkebunan, bahwasannya yang membedakan antara legal dengan illegal bibit komoditi perkebunan yakni terletak pada ada atau tidak adanya kelengkapan dokumen penunjang dari instansi atau pihak terkait dalam rangka penjaminan mutu dan produksi yang akan dihasilkan oleh bibit-bibit tersebut. Beliau menyampaikan bahwasannya di Negara Indonesia  terdapat 10 badan usaha bergerak sebagai produsen benih-benih komoditi perkebunan yang telah mendapatkan izin dan rekomendasi kuat oleh pemerintah Indonesia, 10 badan usaha tersebut adalah:

  1. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan
  2. PT. Socfin Indonesia, Medan
  3. PT. London Sumatra Indonesia, Tbk, Medan
  4. PT. Bina Sawit Makmur, Jakarta
  5. PT. Tunggal Yunus Estate, Pekan Baru
  6. PT. Dami Mas Sejahtera, Pekan Baru
  7. PT. Bakti Tani Nusantara, Batam
  8. PT. Tania Selatan, Jakarta
  9. PT. Sasaran Ehsan Mekarsari, Bogor
  10. PT. Sarana Inti Pramata, Pekan Baru

Beliau juga meyampaikan tentang ketentuan pidana bagi masyarakat yang mengedarkan benih ilegal, dimana Kasus Pidana pertama yakni kegiatan mengedarkan benih yang tidak sesuai dengan label karena dilakukan dengan sengaja dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan membayar denda paling banyak Rp. 250.000.000 sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, kemudian Kasus Pidana Kedua yakni kegiatan mengedarkan Benih Bina yang tidak sesuai dengan label karena kelalaian dikenakan pidana penjara paling lama 12 Bulan dan membayar denda paling banyak Rp. 50.000.000 sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Dalam kesempatan ini narasumber dari UPTD Pengembangan Benih dan Penanganan Pasca Panen Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yakni  Donny Manoeroe, SP., menyampaikan beberapa kerugian penggunaan bibit sawit illegal di dalam pembangunan kebun kelapa sawit disekitar lingkungan kita. Kerugian tersebut diantaranya meliputi: Pendapatan produksi kurang optimal dengan biaya sia-sia, membuat peluang konflik antara PKS dan kebun pemasok TBS, Pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Produktifitas Rendah dimana tingkat produksi TBS hanya 50% dan rendemen CPO maksimal 18%, Merusak mesin pengolah rendemen CPO, Mengambil pangsa pasar, merusak citra produsen benih resmi, Penurunan tingkat produksi CPO secara nasional, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Modal tidak termanfaatkan secara optimal.

Liputan video silahkan klik gambar di bawah ini :

         

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter